Skandal di Surga Wisata Sukabumi! Kejari Bongkar Dugaan Korupsi Retribusi yang Rugikan Negara
Sukabumi- Awan kelam menggantung di sektor pariwisata Kota Sukabumi. Sektor yang selama ini digadang-gadang sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini ternoda oleh dugaan praktik korupsi yang sistematis. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi secara resmi sedang menyelidiki dugaan penyimpangan akut dalam pengelolaan retribusi di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Diduga, telah terjadi kebocoran dana yang signifikan, menyedot uang negara yang seharusnya untuk pembangunan dan kemaslahatan publik.
Baca Juga : Kecelakaan Beruntun Di Jalan A. Yani Sukabumi, Satu Pengendara Luka Berat
Penyidikan Intensif: Puluhan Saksi Diperiksa, Dokumen Disita
Kepala Kejari Kota Sukabumi, Ade Hermawan, dalam eksposernya kepada wartawan, mengungkapkan bahwa penyidik telah bergerak cepat dan melakukan penyelidikan yang mendalam. Hingga saat ini, puluhan saksi dari berbagai latar belakang telah dimintai keterangan.
“Tim penyidik kami telah memeriksa tidak kurang dari puluhan saksi. Mereka berasal dari kalangan ASN di lingkungan Disporapar, pengelola langsung objek wisata, hingga saksi ahli untuk menguatkan analisis kami,” papar Ade dengan nada tegas.
Tidak hanya keterangan manusia, bukti fisik juga menjadi perhatian utama. Ade menambahkan bahwa penyidik telah menyita segudang dokumen penting dan melacak sejumlah bukti transaksi keuangan yang diduga terkait dengan praktik tidak sehat ini. “Ini adalah proses yang cermat. Kami mengumpulkan semua barang bukti untuk membongkar jaringan dan modus operandinya,” sambungnya.
Dua Lokasi Wisata Jadi Sorotan: PAP Cikundul dan TROK
Penyidikan saat ini memusat perhatian pada dua destinasi wisata unggulan Kota Sukabumi: Pemandian Air Panas (PAP) Cikundul di Kecamatan Lembursitu dan Taman Rekreasi Olahraga Kenari (TROK) di Kecamatan Cikole. Dua tempat ini merupakan magnet wisatawan, sehingga potensi retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah sangatlah besar.
Yang membuat sorotan kian tajam, Ade Hermawan mengindikasikan bahwa di antara para saksi yang telah diperiksa, terdapat pejabat tinggi dengan jabatan eselon II. Ini menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan ini mungkin tidak hanya dilakukan oleh oknum di level pelaksana, tetapi merambah hingga ke tingkat pengambil kebijakan.
“Prinsip kami jelas: kami buka selebar-lebarnya. Tidak ada ruang untuk bermain-main dalam pemberantasan korupsi. Semua pihak yang terlibat, siapapun itu, harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Penyidik telah dan akan terus meminta keterangan dari seluruh pihak terkait, mulai dari kepala dinas hingga ASN di bawahnya,” tegas Ade dengan wajah serius.
Kerugian Negara Masih Dihitung, Belum Ada Tersangka
Meski indikasi pidana korupsi sudah sangat kuat, Kejari Kota Sukabumi belum membeberkan secara rinci besaran nominal kerugian negara yang ditimbulkan. Proses penyidikan masih berlangsung untuk menghitung secara akurat nilai kebocoran dana tersebut.
“Penyidik kami masih bekerja tanpa henti. Fokus kami adalah menyelesaikan pelacakan hingga tuntas. Kami ingin kasus ini segera terang benderang dan seluruh fakta dapat diungkap ke permukaan,” tambah Ade, menegaskan komitmen Kejari untuk menuntaskan kasus ini.
Pukulan Telak bagi Dunia Pariwisata dan Kepercayaan Publik
Skandal dugaan korupsi ini bagai tamparan keras bagi dunia pariwisata Sukabumi. Sektor yang seharusnya menjadi nafas ekonomi dan pemasok utama PAD justru menjadi lokasi “kebocoran” yang merugikan rakyat. Masyarakat pun menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab ini, yang dinilai tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga telah mencederai trust (kepercayaan) dan menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan serta mempromosikan destinasi wisata yang lebih berkualitas.
Mata publik kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya dari Kejari. Masyarakat menanti dengan harap agar proses hukum berjalan transparan dan tanpa tebang pilih, sehingga mampu memberikan efek jera serta memulihkan tata kelola pariwisata Sukabumi yang bersih dan akuntabel..
Dampak Langsung dan Reaksi Masyarakat
Skandal ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, Asosiasi Pelaku Pariwisata Sukabumi menyatakan kekecewaannya. “Kami sangat mendukung pembersihan ini. Namun demikian, praktik oknum ini jelas mencoreng nama baik dunia pariwisata kami yang sedang tumbuh,” ujar seorang perwakilan.
Di sisi lain, masyarakat umum juga mulai menyuarakan keprihatinannya. Mereka mempertanyakan, kemana larinya dana retribusi yang seharusnya bisa meningkatkan fasilitas wisata dan kenyamanan pengunjung. Bahkan, beberapa kelompok masyarakat mendesak Kejari untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu.
Langkah Selanjutnya dan Komitmen Kejari
Menanggapi tekanan publik, Kejari berjanji akan mempercepat proses hukum. “Kami akan lanjutkan penyidikan hingga tuntas. Selanjutnya, begitu bukti kami anggap cukup, kami akan segera menetapkan tersangka,” janji Ade Hermawan.
Secara paralel, Pemerintah Kota Sukabumi juga berjanji akan berkoordinasi penuh dengan Kejari. Mereka berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan retribusi di semua objek wisata. Dengan demikian, kasus ini diharapkan tidak hanya berhenti pada hukuman, tetapi juga menjadi momentum perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
Mata publik kini terus mengawal langkah-langkah selanjutnya, berharap kasus ini menjadi titik balik bagi transparansi dan akuntabilitas di sektor vital Kota Sukabumi.
